Analisa Politik

By: Masrufi



Kamus Concise Dictionary of Politic menulis, dalam bahasa Perancis, politik mengandung dua arti, ’politik’ dan ’kebijakan publik’, politique dan la politique publique (McLean and McMillan, 2003, Oxford).

Jika dua arti politik itu dipakai, sejauh mana politik Indonesia setelah 62 tahun merdeka mengarah kepada "kebijakan publik".

Diam-diam, Indonesia merambah jalan baru. Kini pemerintah tidak perlu cemas diganti paksa di tengah jalan. Kelompok "oposisi" di dalam dan di luar parlemen menunggu hasil kinerja pemerintah selama lima tahun. Hampir semua pihak tidak tertarik untuk potong kompas melalui jalan ekstraparlementer seperti era Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid. Perhatian "politik" utama pun kini lebih tertuju kepada jenis dan hasil kebijakan pemerintah ketimbang soal perubahan kekuasaan.

Politik produktif

Jika benar politik Indonesia kini sama dengan urusan kebijakan, ini adalah perkembangan positif dan momentum langka. Momentum untuk menyusun politik yang lebih produktif. Politik sebagai ajang "adu kebaikan" (race to the top) ketimbang "adu keburukan" (race to the bottom). Hal itu bisa dan telah terjadi. Studi Joseph Wong tentang meluasnya kebijakan sosial dan jaminan kesehatan di bawah rezim demokratis di Korea dan Taiwan membuktikan ini (Healthy Democracies, 2004, Cornell University Press). Produktif tidak hanya berarti manfaat secara ekonomi dan sosial (pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga), tetapi juga manfaat politik (pemerintah terpilih kembali).

Dengan kacamata "politik sebagai kebijakan" dan "politik produktif", bagaimana kita menilai pidato Presiden pada 16 Agustus? Ada dua hal, kebijakan industri dan sosial yang perlu disorot.

Dalam pidato Presiden, industrialisasi tidak mengandung kebijakan khusus untuk mendorong dan membantu industri tertentu agar menjadi pilar industri nasional yang mampu bersaing dalam kancah internasional. Tidak ada industrial policy.

Meski infrastruktur menjadi primadona anggaran, tidak ada kebijakan khusus untuk membangkitkan sektor riil, seperti industri perkebunan, tekstil, dan migas. Padahal, mereka menyerap jutaan tenaga kerja.

Di tengah kebijakan moneter yang masih ketat, sektor riil amat membutuhkan kebijakan afirmatif karena kebijakan industri akan menaikkan pertumbuhan, efisiensi, dan daya saing industri nasional (swasta dan BUMN), serta menciptakan konstituensi dan basis sosial di dunia usaha.

Program Askeskin

Bagaimana dengan kebijakan sosial? Program Askeskin layak dibahas. Jika program ini diandaikan efektif dan 90 persen kena sasaran, penerima Askeskin diharapkan merasakan manfaatnya. "Orang miskin dilarang sakit" tidak ada lagi sejak 2008.

Maka, mereka akan menjadi kelompok sosial yang diuntungkan. Sayang, penerima Askeskin terlalu kecil dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja (90 juta), apalagi dibandingkan dengan total penduduk Indonesia, yang memerlukan jaminan kesehatan. Kenaikan gaji PNS, TNI, dan Polri perlu disesuaikan dengan inflasi, tetapi tidak memadai mengejar biaya kesehatan dan pendidikan. Padahal, kebijakan sosial universal memperluas kesejahteraan penduduk, dan menciptakan kohesi sosial.

Masalahnya, mengapa memilih mewajibkan dan mendanai asuransi yang selektif dan targeting untuk yang "miskin." Bukankah ini menciptakan stigma bagi penerimanya? Mengapa bukan kebijakan universal bagi semua? Bukankah yang dianggap "tidak miskin" jumlahnya besar?

Bukan tanpa alasan, asuransi kesehatan di Inggris berlaku bagi semua, warga miskin dan tidak miskin (NHS). Dengan kombinasi dua sumber dana: APBN dan dana swasta. Pun bukan tanpa alasan bila Nyonya Thatcher, meski retorikanya menyerang welfare state dan big government, tetap mempertahankan NHS (Peter Hall, 1986, Governing The Economy, The Politics of State Intervention in Britain and France, Oxford University Press).

Kesimpulan sementara, sejauh Pidato Kenegaraan dan Nota keuangan 2008. dapat dicatat dua hal: (a) Hampir tidak ada satu pun kata tentang "kebijakan industri", tetapi kata-kata seperti kemiskinan dan kesejahteraan memperoleh porsi paling banyak, yakni 34 (Kompas, 18/7); (b) Meski kebijakan industri dan sosial telah dilansir, tetapi prospek kebijakan itu dalam mendorong peluang politik bagi pemerintah untuk terpilih kembali, boleh dikata meragukan dan belum pasti.